Warga DKI: Mohon Agar PKS Diizinkan Membantu Korban Banjir

0
Diposting oleh cahAngon on 18 Januari 2013 , in


JAKARTA - Respon dari larangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang partai politik membantu korban banjir dengan menggunakan atribut mulai berdatangan. Sebagian besar warga DKI Jakarta menganggap lucu kebijakan ini.
Bapak Muhammad warga Setiabudi Jakarta Selatan menganggap konyol dan lucu kebijakan Jokowi ini. Masa orang mau membantu dilarang. "Kalau alasannya dianggap kampanye, menurut saya sah-sah saja. Biarlah masyarakat yang menilai," ujarnya.
"Memangnya Pa Jokowi tahu hati orang yang membantu yah," tambahnya sambil bergeleng-geleng kepala.
Imbas dari larangan Jokowi ini, warga yang terkena banjir di wilayah Kampung Melayu misalnya, saat ini terkatung-katung dan sangat memprihatinkan. Berbeda sekali dengan sebelum ada kebijakan larangan Pa Jokowi ini.
Bantuan yang diharapkan dari Pemda DKI Jakarta pun sangat lambat datangnya, berbeda sekali kalau kawan-kawan parpol melakukan bantuan, mereka sangat sigap dan cepat melakukan evakuasi korban Banjir. Seperti PKS, dalam setiap banjir Parpol Islam ini sangat terdepan dalam memberikan bantuanya.
Diakhir obrolan, Pak Muhamad berpesan ke Jokowi agar larangan ini di cabut dan jangan korbankan rakyat. "Biarlah semua parpol maupun CSR Perusahaan berlomba-lomba dalam kebaikan membantu korban Banjir. Khusunya buat PKS, kami selaku warga DKI Jakarta sangat memohon agar PKS diperbolehkan membantu kami," tutupnya. 
Senada dengan Pak Muhammad, Rendy Ariestiadi menimpali: "Dengan bendera itu perlu untuk identitas. Banyak lembaga yang jadi penyalur bantuan diragukan kredibilitasnya, gak disalurin ee malah masuk gudang sendiri. Makanya orang jadi males untuk nyumbang dengan adanya seperti itu. Tapi dengan adanya identitas orang yang mau menyalurkan bisa milih mana yang amanah mana yang tidak. Kalo lewat kelurahan, ada yang menjamin mereka ga korupsi? lah buat KTP aja kadang diribet-ribetin, apalagi ngurusin banjir!!"

Ery Prihartono juga menyesalkan larangan Jokowi, dia menyatakan: "Mau siapa kek nyang nolong, mo pencintraan kek, mo kagak ikhlas kek, ntu mah urusan die ama Tuhan. Nyang penting masyarakat ade nyang nolong, ape yang mereka kerjain ade mangfaatnye buat masyarakat, berkontribusi meringankan korban banjir, begonoh. Bikin aturan kok malah nyusahin, gw warga Jakarta nyang di Bandung cuma bisa ngulurin do'a."

***

Mengabaikan larangan gubernur, PKS tetap menerjunkan kader-kadernya untuk membantu korban banjir Jakarta. Foto: (16/1) dengan gagah berani kader2 PKS Kedoya Utara menerjang banjir, bagikan nasi bungkus untuk warga.

***

TEMPO: Jokowi Larang Partai Bikin Posko di Lokasi Banjir 

Minggu, 25 November 2012 | 10:39 WIB
Jokowi Larang Partai Bikin Posko di Lokasi Banjir 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin bencana banjir yang sedang dialami beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi ajang kampanye atau promosi. Ia tidak mengizinkan partai politik atau perusahaan tertentu mendirikan posko siaga banjir di lokasi korban banjir.

“Kebijakan Pak Gubernur melarang ada posko partai atau perusahaan di lokasi banjir. Arahan beliau, kalau mau menyumbang, langsung ke kelurahan saja biar satu pintu,“ ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Arfan Arkilie, kepada Tempo, Ahad, 25 November 2012.

Menurut Arfan, Joko Widodo melakukan kebijakan ini sejak pihaknya melakukan paparan kepada Gubernur DKI Jakarta, 6 November 2012 lalu. “Kata Pak Gubernur, ini bukan ajang kampanye atau promosi, tapi buat kemanusiaan,“ katanya. “Enggak boleh lagi ada bendera partai atau logo perusahaan di lokasi banjir.”

Sejak beberapa wilayah di DKI Jakarta terendam banjir, Joko Widodo kerap mengunjungi lokasi-lokasi yang terkena imbas. Dalam minggu ini, misalnya, ia mengunjungi korban banjir di Kompleks IKPN Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jokowi juga mengunjungi lokasi tanggul jebol di Kampung Makassar, Halim Perdanakusuma, dan Kedoya. Ia memberikan bantuan berupa beras dan uang tunai.

Untuk mengatasi banjir, Jokowi melakukan beberapa program. Di antaranya, normalisasi beberapa kali besar dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.




"Jokowi Larang Parpol Dirikan Posko Bantuan Banjir, PDIP Siagakan Ambulance"

Larangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap Parpol untuk membantu korban banjir Jakarta nampaknya tidak berlaku bagi PDIP yang merupakan partai pendukungnya dalam Pilkada 2012. Sejumlah mobil ambulance milik PDIP nampak mulai terlihat dititik-titik yang berpotensi banjir di Jakarta.

Rabu (16/1) pagi, nampak sebuah ambulance PDIP sudah siap siaga di pingir bantaran sungai wilayah Kalibata Jakarta Selatan, lengkap dengan perlengkapan evakuasi seperti perahu karet. Salah seorang personel kader PDIP terlihat sibuk dengan radio HT ditanganya berkomunikasi dengan tim di titik lain. Ambulance PDIP ini bertuliskan “Mega Bhakti untuk Indonesia” dengan gambar Megawati yang sedang tersenyum.

*http://news.fimadani.com/read/2013/01/16/jokowi-larang-parpol-dirikan-posko-bantuan-banjir-pdip-siagakan-ambulance/

Share This Post

0 komentar:

Posting Komentar